Search This Blog

Sabtu, 20 Agustus 2016

Investasi Asing Memajukan Perfilman

 Kekuatan Berfikir Positif 

Investasi Asing Memajukan Perfilman

Pemerintah telah membuka keran bagi investor asing un-tuk menanamkan modahrrva di Indonesia melalui regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Mei 2016. Hal ini dinilai akan berdampak positif bagi sektor perfilman Tanah Air.


Masuknya investasi asing dalam sektor perfilman dinilai akan menjadi stimulus bagi pelaku industri di sektor perfilman untuk meningkatkan kualitas serta mengembangkan usahanya.

Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengatakan, telah me-nerima beberapa minat investasi asing yang ingin menanamkan modalnya di sektor perfilman.

’Terutama di sektor eksibisi dalam- hal ini bioskop. Tercatat yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, serta Taiwan,” kata Franky.

Menurut Franky, BKPM sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengurusi per-izinan di sektor perfilman akan terns melakukan komunikasi yang intensif untuk mengawal minat investasi yang telah di sampaikan.

"Film sangat strategis, dari film kita dapat menggerakkan sektor lainnva seperti pendidikan, pariwisata, serta industri digital ekonomi, kata Franky.

Franky mengatakan, upaya pemerintah untuk mendorong investasi di sektor perfilman akan terus dilakukan dengan harapan mendukung capaian target investasi tahun ini sebesar Rp 594,8 triliun.

Pratito Soeharyo, Direktur Pemberdayaan Usaha BKPM, mengatakan, BKPM akan terus berupaya dan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait untuk mengembangkan investasi sektor perfilman Indonesia.

"Dengan dibukanya DNI (daf-tar negatif investasi) diharapkan akan mengubah penetrasi film Indonesia yang sebelumnya lemah,” kata Pratito.

Stimulus
Sedangkan Endah Wahyu Sulistianti, Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), mengatakan, modal asing dapat menjadi stimulus bagi sektor perfilman di Indonesia. Ia mencontohkan minat investasi investor asing yang masuk ke suatu lokasi.

"Itu dapat memangkas mono-poli yang ada. Contohnya ada perusahaan Abu Dhabi mgin membuka bioskop di Ambon atau di Sukabumi. Ini akan membuat sektor perfilman lebih bergairah,” kata Endah.

Efidah mengatakan, bila dilihat dari besarnya populasi penduduk di Indonesia, ide-alnya jumlah layar bioskop di Indonesia adalah 9.000-15.000 layar. '

"Namun kenyataannya saat ini hanya 1.118 layar. Jadi bagi pengusaha perfilman, bioskop itu ibarat toko. Jadi jualan tapi tokonya nggak ada, kalaupun ada tokonya, jualannya cuma'tiga hari, sementara biaya produksi terns meningkat,” kata Endah.

Endah mengatakan, perso-alan yang dihadapi oleh pengusaha perfilman adalah terkait dengan kesulitan modal usaha untuk film itu sendiri.

"Saat ini untuk film dengan berbiaya rendah dibutuhkan modal sekitar Rp 3 miliar.

Endah mengatakan, usulan insentif sektor perfilman yang sedang digodok oleh Badan Ekonomi Kreatif. Insentif yang diberikan akan diberikan dengan memperhatikan status penanaman modal.

"Jadi yang diharapkan PMDN yang masuk serta co production keija sama antara PMDN dan PMA Kemudian perusahaan bioskop yang memberikan kuota 60 persen bagi film Indonesia sesuai dengan Undang-undang perfilman," kata Endah.

Paket kebijakan

Sheila Timothy, Ketua Asosasi Produser Film Indonesia (APROFI), mengatakan, yang dibutuhkan oleh industri perfilman adalah paket kebijakan ekonomi mulai dari hulu hingga hilir,

"Contohnya tidak pemah punya riset mengenai jumlah penonton film di bioskop. Harus punya riset untuk mendukung pengembangan industri film,” kata Lala, panggilan akrab Sheila Timothy.

Lala menilai, membeli per-alatan termasuk hal yang mu-dah. Yang susah adalah untuk menciptakan sumber daya manusianya.

Sumber : Warta Kota

 Pantai Senggigi adalah tempat pariwisata yang terkenal di Lombok

Posting Komentar

Follow by Email